ketemu muka balik kanan ketemu punggung, atau kaki tidak sengaja naik ke kepala Jamaah lain. Belum lagi lagu merdu ‘ngorok’ atau kata-kata ‘gundam’ dari tidurnya Jamaah di sebelah, menjadi titik awal interaksi persaudaraan antarjamaah.

Kondisi yang tidak dirasakan jamaah-jamaah yang tidak diinapkan biro penyelenggara haji plusnya karena alasan ‘kenyamanan’ jamaahnya harus terjaga. Setelah melakukan jumrah, jamaah dibawa kembali dan diinapkan di hotel, baru ke Mina lagi saat akan melakukan pelemparan di hari berikutnya. Tenda di Mina hanya dipakai

untuk singgah dan menunggu waktu lewat tengah malam.

Dalam keadaan ‘hareudang’ meski tenda dilengkapi ‘AC’ tapi lebih terasa anginnya ketimbang sejuknya. Banyak tersedia waktu senggang untuk jamaah berinteraksi sosial mengenal lebih jauh satu sama lainnya. Banyak jamaah yang ‘pancakaki’ yang ternyata, misalnya, sama sama alumni dari sebuah sekolah, atau masih terkait kekerabatan. Tidak seperti pada saat meginap di hotel sebelumnya, di mana lebih banyak berada di kamarnya masing-masing. Bertemu hanya pada saat waktu

makan di restauran hotel atau tour orientasi dan jejak nabi, terkadang ingin tahu nama jamaah yang lain saja buka buku panduan jamaah dulu untuk mencocokan data dan fotonya.

Pada saat melakukan jumrah, jamaah dari biro-biro penyelenggara haji plus, berjalan kaki menuju lokasi jumrah yang berjarak sekitar 100-500 meter dari lokasi tendanya. Rombongan dari satu biro biasanya saling merapat, memantau agar satu sama lain tidak terpisahkan serta tercecer. Pada saat pelemparan juga saling menjaga agar aman dari desakan jamaah negara-negara Timur Tengah yang berbadan besar besar dengan datang bak gelombang raksasa, serta leluasa saat melakukan pelemparan. Kondisinya berbeda saat mereka berada di Madinah dan Mekah, ke masjid pun apalagi ‘thawaf’ di pusat perbelanjaan berangkat sendiri-sendiri atau kalau suami isteri berdua, jarang berbarengan dengan jamaah lainnya.

Di dalam tenda tempat menginap, sebagian besar jamaah menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran, ada yang sampai khatam meski dengan tabrak sana-sini tazwidnya, ada yang hanya membaca tafsirnya saja, ada yang hanya membaca Juz Amma berulang-ulang. Tapi semua masih jauh lebih baik dari sebelum berangkat ke Tanah Suci di mana boro-boro membuka dan membaca Al-Quran. Ketika ada tamu ke rumah mau meminjam Al-Quran sibuk mencarinya karena lupa menyimpannya di mana, selama ini yang dipajang di lemari atau rak, buku-buku ensiklopedi luar negeri yang dianggap lebih bergengsi.

Ada juga yang membaca buku-buku tentang Nabi Muhammad, atau buku-buku tentang Nabi lain serta tentang Islam lainnya yang sengaja dibawa dari

Tanah Air. Minimal catatan histori nabi-nabi sangat membantu Jamaah dalam menambah penghayatan dan kekhusyukan pelaksanaan ibadah hajinya. Di Tanah Air sebelumnya kalau ke toko buku biasanya yang dibeli novel-novel karya novelis terkenal agar orang lain menilai dan menyebutnya sebagai orang sukses yang berintelektual, kalaupun beli buku tentang Islam kadang ditutupi judulnya karena malu dilihat orang, dianggap orang yang baru belajar agama.

Ada yang memanfaatkan untuk berdiskusi tentang segala hal aturan-aturan ibadah baik dengan ustad pembimbingnya atau dengan sesama jamaah. Kalaupun ada yang ngobrol-ngobrol yang agak ‘nyerempet’ biasanya ada teman yang cepat membelokan obrolan ke isyu yang lebih positif. Lebih bermanfaat dibanding sebelumnya, kalau sudah ngumpul-ngumpul lebih sering ‘gibah’ membahas kejelekan orang lain. Padahal itu menurut hadits setiap membicarakan kejelekan orang, amal ibadah yang sudah didapat akan terkurangi.

Di waktu makan saat antre mengambil makanan, banyak jamaah yang langsung mengambil dua porsi makanan, yang satu untuk sendiri dan satu lagi untuk siapa saja, bisa untuk isteri/suami ataupun jamaah lainnya. Bahkan ada yang punya kepedulian sosial tinggi, dengan beberapa kali antre mengambil makanan dan minuman kemudian memberikannya ke jamaah-jamaah regular yang lewat di depan maktab. Berbeda dengan kebiasaan di Tanah Air, yang lebih sering membuang sisa makanan yang tidak termakan, karena kalau makan maunya dengan berbagai menu masakan, tidak peka dengan keadaan di jalan jalan di mana masih banyak gelandangan yang makan belum tentu sehari sekali.

Di Mina yang merupakan hari-hari terakhir pelaksanaan ibadah haji, banyak jamaah yang sudah menurun kondisi badannya, ada yang flu, batuk, kecapean, bahkan jatuh sakit tidak bisa beranjak bangun. Para jamaah sangat peduli kondisi temannya yang sakit dengan bergantian mengurusnya, dari mengambilkan makanan sampai mengganti pakaiannya, meski jamaah yang sakit tersebut ada kerabat yang mendampinginya. Kondisi ini berbeda saat di Tanah Air sebelumnya, tetangga depan atau

sebelah rumah jatuh sakit pun boro-boro menenggok atau mengantarkannya berobat, sekadar meminjamkan mobil atau sopir pun tidak dilakukan padahal mobil berderet di garasi.

Saat pelaksanaan jumrah di mana jamaah yang sakit tersebut tidak bisa berangkat untuk melakukannya, teman jamaah lainnya ada yang sukarela menggantikannya melontar, meski aturannya jamaah yang sakit harusnya membayar kepada yang menggantikan karena masuk ke kriteria mengupahkan. Padahal selama ini banyak yang punya saudara yang anak-anaknya tidak mampu meneruskan sekolah karena orang tuanya sudah tidak mampu atau terlambat membayarnya, sementara kita saudaranya yang punya kelebihan rizki tidak berusaha membayarkannya dahulu atau sekadar meminjamkan uang agar anak-anak tersebut terus bisa bersekolah.

Naik turun Bis saat keluar dan masuk Mina, sifat egois dari jamaah hilang. Kalau sebelumnya berusaha naik duluan agar dapat tempat duduk yang nyaman dan enak posisinya, atau turun duluan supaya cepat istirahat, di Mina jamaah lebih mendahulukan perempuan atau yang lebih tua untuk naik atau turun bis. Kita selama ini tidak sadar karena merasa jadi pejabat di lingkungannya, urusan tempat duduk pesawat pun bisa menggeser orang yang sudah punya tiket dan jauh-jauh hari membelinya, dengan sekadar alasan tugas mendadak urusan penting negara, mending kalau benar, ditambah lagi sang isteri ikut minta fasilitas yang sama, padahal urusannya ‘shopping’ karena ada ‘big sale’ fashion merek terkenal yang akan diburu.

“Hari bebas kendaraan diberlakukan dalam upaya mengurangi dampak polusi udara akibat gas buang kendaraan bermotor,” katanya di Bogor, Jumat.

Di samping itu, kata dia, kegiatan dimaksud juga untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menikmati udara yang bersih tanpa adanya asap kendaraan bermotor.

Ia menjelaskan, dalam program itu pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) Kota Bogor, khususnya untuk mengatur perubahan arus lalu lintas yang menuju Lapangan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, yang dijadikan kawasan hari bebas kendaraan.

Pemberlakukan kegiatan tersebut yakni antara pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB pada 6 Desember 2009. Saat itu dilakukan pengalihan arus kendaraan.

Ari Purwantono menjelaskan, program hari bebas kendaraan di kawasan Sempur akan diberlakukan di Jalan Jalak Harupat dan sekitar Taman Kencana.

Guna menyukseskan program itu, katanya, pada hari Minggu (6/12) kendaraan yang akan menuju Jalan Jalak Harupat akan ditutup mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB.

Untuk kendaraan yang datang dari arah Jalan Pajajaran yang akan menuju Jalan Juanda atau Jalan Sudirman melalui Jalan Jalak Harupat akan dialihkan melalui Warung Jambu.

Sebaliknya kendaraan yang datang dari Jalan Juanda yang akan menuju Jalan Pajajaran melintas Jalan Jalak Harupat akan dialihkan ke Jalan Sudirman langsung menuju Warung Jambu.

Menurut dia, khusus bagi angkutan kota (Angkot) 03A trayek Bubulak-Baranangsiang yang datang dari arah Jalan Juanda bisa memilih melalui Pasar Bogor atau Warung Jambu.

“Untuk Angkot 03 bisa lewat Pasar Bogor atau Warung Jambu, sehingga untuk sementara dipersilakan melalui jalur tersebut,” katanya. (*)

Jakarta (ANTARA News) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya, Jumat, usai mengikuti Sidang Paripurna DPR RI, menilai Ujian Nasional (UN) bukan syarat utama kelulusan siswa.

“UN bukanlah syarat utama kelulusan, karena tidak boleh menafikan proses pembelajaran siswa (SMP dan SMA atau sederajat) selama tiga tahun di sekolah,” ujarnya.

Ia menjamin Partai Golkar mendukung rekomendasi UN bukan syarat kelulusan atau tidak menjadi barometer utama kelulusan.

“Diperlukan formula untuk menentukan kelulusan siswa yang dapat dikaji dari proses pembelajaran siswa selama tiga tahun,” ujarnya.

Dia berharap, Departemen Pendidikan Nasional secara arif meningkatkan mutu pendidikan Indonesia dengan menyusun formulasi penilaian standar kelulusan dengan tidak menafikan masa belajar siswa.

Pada 14 September 2009, Majelis Kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan para tergugat (Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan).

Mahkamah Agung tidak menemukan adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan “judexfactie” (putusan sebelumnya), sementara Pengadilan tingkat banding juga menguatkan putusan tingkat pertama.

Pengadilan menyatakan, pemerintah telah lalai memenuhi kewajiban dan hak warga yang menjadi korban UN, khususnya hak atas pendidikan. (*)

Para guru dan siswa itu berunjuk rasa pada pukul 13.00 WIB dengan membawa berbagai spanduk dan selebaran berisi penolakan terhapap UN. Mereka memandang, keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan UN merupakan pelanggaran terhadap keputusan MA dan pelanggaran atas hak guru dan siswa dalam proses pendidikan.

Seperti diketahui, MA telah mengeluarkan keputusan yang memerintahkan kepada pemerintah untuk terlebih dahulu meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta akses informasi yang lengkap ke seluruh daerah, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan ujian nasional. Keputusan MA itu dikeluarkan untuk memenangkan gugatan para guru dan aktivis pendidikan terhadap Presiden RI dan Mendiknas terkait kebijakan UN.

Koordinator Gerakan Siswa dan Guru Bersatu, Iwan Hermawan mengatakan, kalangan guru dan siswa menolak UN karena beberapa hal mendasar. Pertama, UN dilaksanakan tanpa memandang perbedaan kualitas sekolah di seluruh Indonesia. Kedua, akibat UN dijadikan sebagai patokan kelulusan siswa, terjadi berbagai kecurangan yang dilakukan oleh sekolah, guru, dan siswa. Ketiga, UN telah melanggar hak anak dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, karena menetapkan kelulusan hanya berdasarkan empat mata pelajaran dan hanya mengedepankan unsur kognitif dalam proses pendidikan.

“Petinju saja sebelum bertanding harus ditimbang dulu untuk memastikan keseimbangan berat badan dan kekuatannya. UN seharusnya menggunakan prinsip yang sama, dengan memastikan dulu setiap sekolah memiliki kualitas yang sama sebelum diberi UN,” kata Iwan.

Siswa SMAN 12 Kota Bandung, Lutfi Oktavian mengatakan, UN berbenturan dengan berbagai aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. UN juga telah mendorong guru dan siswa untuk berbuat curang, demi mengejar kelulusan. “Seharusnya pendidikan menghasilkan siswa yang berkarakter dan bermoral, tetapi dengan UN siswa malah diajarkan untuk curang dan manipulatif,” kata Lutfi.

Koswara, guru salah satu SMP di Kota Bandung, juga mengatakan hal senada. Menurut dia, sudah banyak bukti bahwa UN menghasilkan banyak kecurangan. UN juga membuat anak tidak bisa belajar dengan baik, karena mereka dibuat stress untuk mendapatkan kelulusan di mata pelajaran yang diujikan secara nasional saja.

Saat menerima pengunjuk rasa, Ketua Komisi E DPRD Jabar, Syarif Bastaman mengatakan, DPRD Jabar sepakat dengan para guru dan siswa untuk menolak UN. Menurut Syarif, sudah lima tahun UN dilaksanakan, dan setiap tahun pula ada gelombang penolakan terhadap UN. Namun pemerintah pusat tidak bergeming. Bahkan terhadap putusan MA pun pemerintah malah mengajukan Peninjauan Kembali (PK), bukan melakukan perbaikan.

“Kami akan menyampaikan langsung aspirasi ini ke Depdiknas, DPR RI, Pemprov Jabar dan Dinas Pendidikan Jabar. Pada intinya Komisi E dan DPRD Jabar satu kata dengan guru dan siswa,” kata Syarif.

Sekretaris Komisi E, Aceng Roni dan anggota Komisi E Dadang M. Naser juga menjanjikan perlindungan bagi guru dan siswa yang menolak UN, dari intimidasi yang mungkin dilakukan oleh aparat pemerintah. (A-132/A-147)***